Gubernur NTT Pastikan Pemanfaatan EBT Tetap Menjadi Prioritas

Kupang, infopertama.com – Gubernur NTT, Melkiades Laka Lenan memastikan Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT.

Kepastian ini disampaikan Melkiades Laka Lena di tengah polemik pengembangan Geothermal di NTT terutama di daratan Flores yang mendapat penolakan dari 6 Uskup.

“Menindaklanjuti penolakan dari enam Uskup di Flores terhadap proyek geothermal, Saya bersama Wakil Gubernur NTT, Pak Johni Asadoma menggelar Rapat Koordinasi Terkait Pengembangan Geothermal dan Eksplorasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah NTT, Rabu 9 April 2025.” Ujar Gubernur Melki dikutip infopertama.com dalam keterangan resminya, Jumat, 11 April 2025.

Menurutnya, hadir secara fisik dalam Pertemuan ini, PT PLN (Persero) bersama para pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) serta perwakilan dari mitra pengembang geothermal lainnya, yakni PT Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI).

Sedangkan Bupati Ngada Pak Raymundus Bena, Bupati Manggarai Pak Herybertus G.L. Nabit, Bupati Ende Pak Yosef Benediktus Badeoda, dan Bupati Lembata Pak Petrus Kanisius Tuaq mengikuti rapat koordinasi ini secara virtual.

Dalam pertemuan ini kami menyoroti secara khusus adanya penolakan dari enam Uskup di Flores terhadap proyek geothermal. “Penolakan dari enam Uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama.” Tutur Gubernur NTT itu.

Untuk itu, lanjut Melkiades, daripada terus berhadap-hadapan, pemprov NTT memutuskan untuk duduk bersama, melihat apa yang salah dan kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki.

“Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai – nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat.”

Sebagai langkah konkret, kami menyepakati pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial, yang akan mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025. Hal itu dengan melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang. Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.