“Ini belum ditambah, karena rekan sejawat di PDIP Ganjar, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga memberikan pernyataan fundamental ke publik, Bagaimana kualitas kerjanya selama ini?” terang dia.
Agung menambahkan, secara elektoral blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam ini mesti direm.
Jika tidak, hal ini bisa berdampak signifikan terhadap elektoralnya, sebagaimana kontroversi penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20.
“Sehingga akan lebih ideal, bila Ganjar mengkajinya dulu secara menyeluruh bersama tim ahli dan jubirnya agar eksesnya menjadi minimal,” imbuh dia.
Sebelumnya, rapor merah Ganjar berikan terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.
Hal itu Ganjar sampaikan saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang gelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).
Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.
“Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ujarnya.
Sementara, Mahfud menyebut skor 5 yang Ganjar berikan atas penegakan hukum era Jokowi karena kasus eks Ketua MK Anwar Usman.
Menurutnya, pemberian rapor merah itu bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
