Dugaan Kasus Korupsi Desa Golo Wontong, Ini Kata Direktur Eksekutif Puspolrindo

Ruteng, infopertama.com – Terkait dengan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KACABJARI Reok di Kantor Kec. Lamba Leda Utara dalam pengusutan dugaan kasus korupsi di Desa Golo Wontong sebesar 1,8 milyar pada Rabu, 18 Oktober 2023 mendapat tanggapan serius dari direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo).

Yohanes Oci dalam pernyataan yang disampaikan ke infopertama.com mengaku sangat kaget. Ia meminta agar KACABJARI Reok mengusut kasus tersebut secara transparansi dan komperhensif. Yakni dengan menganalisis secara detail guna mengkaji jika ada potensi keterlibatan banyak pihak dalam kasus tersebut.

“Intinya KACABJARI Reok harus bekerja dengan kedepankan analisis hukum yang komperhensif. Hal ini untuk menguji jika ada potensi keterlibatan pihak lain dan harus mengedepankan prinsip transparansi dalam pengusutan kasus tersebut,” tegas Yohanes Oci selaku direktur eksekutif Puspolrindo.

Ia menilai langkah dari KACABJARI Reok sudah tepat dalam mendukung pemerintah dalam bidang penegakan hukum agar dana desa digunakan sesuai dengan asas kemanfaatannya.

“Langkahnya (KACABJARI Reok) sangat tepat karena mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dengan harapan agar dana desa bisa digunakan sesuai dengan asas kemanfaatannya,” tegas akademisi asal Manggarai ini.

Lebih lanjut ia mengingatkan KACABJARI Reok agar terus mengusut kasus tersebut secara profesional.

“Berharap agar KACABJARI Reok mengusut kasus ini secara profesional. Yang perlu diingat juga adalah silahkan kembangkan kasus tersebut jika ada indikasi keterlibatan pihak lain,” paparnya.

Oci juga meminta kepada KACABJARI Reok agar jangan hanya berhenti pada pengusutan dugaan kasus korupsi di Desa Golo Wontong. Tapi, selidiki juga desa-desa lainnya dengan membuka pengaduan online dari masyarakat terhadap penggunaan dana desa oleh kepala desa.

“Jangan berhenti di Desa Golo Wontong. Saya harap agar KACABJARI Reok selidiki juga di desa-desa lain dengan cara membuka pengaduan online dari masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan dana desa oleh semua kepala desa,” tutupnya.