Jakarta, infopertama.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman melontarkan kritik motif hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang rilis Minggu, 20 Juni 2021, kemarin.
Kata Benny, apa pun hasil survei SMRC, Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Bukan demokrasi absolut. Ketentuan konstitusi membatasi kehendak rakyat.
Karenanya, andai pun hasil survei SMRC mengatakan bahwa 80 persen responden menghendaki amandemen konstitusi. Dan, 85 persen responden menghendaki Jokowi kembali menjadi presiden. Potret itu tak bisa jadikan alasan untuk membenarkan amandemen UUD 1945.
Apalagi bila hasil survei SMRC itu jadikan dasar untuk mendukung atau mengampanyekan Jokowi menjadi presiden berikutnya dengan alasan demokrasi.
“Apa pun hasil survei ini, Apa pun kehendak rakyat dan Apa pun hasilnya. Apakah 85 atau 90 persen yang menghendaki Jokowi jadi presiden lagi, yang menghendaki UUD 1945 diubah, apalagi perubahan itu hanya untuk menggolkan Jokowi jadi presiden 3 periode. Ini adalah sebuah mekanisme yang cacat secara konstitusi.” Ujarnya saat menjadi penanggap dalam survei SMRC, Minggu, 20 Juni 2021.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel