Di Indonesia ini, disebutkan lebih lanjut, peristiwa besar yang sungguh-sungguh serius dan berdarah dalam merongrong ideologi bangsa (pasca-merdeka) adalah PKI. Umat Islam itu sejak dulu sudah legowo dalam common sense tentang keindonesiaan.
Keempat, menyangkut soal IKN. “Itukan sudah diundangkan. Jadi kalau Anies jadi presiden, konsekuensinya ia lanjutkan pembangunan IKN. Terkecuali ada amandemen terhadap UU dimaksud. Tapi selagi itu mendemokratisasikan pembangunan di Indonesia, kenapa tidak? Asalkan dompet negara mampu saja,” terangnya.
Kelima, yaitu soal KCJB yang perlu dicermati secara seksama karena skema pembiyaannya bermasalah. Apalagi sekarang APBN tersandera oleh perubahan skema pembiayaan KCJB.
“Tak seperti janji Jokowi sebelumnya, kalau KCJB ini murni public private partnership (PPP). Tapi kenapa ketika pembengkakan biaya (cost overrun), malah APBN dijadikan jaminan. Inilah yang perlu diaudit.”
Keenam, soal DP rumah nol rupiah, yang pada kenyataan ada realisasinya. Bahwa hingga 2021, realisasi DP rumah nol rupiah adalah sebesar 2.332 unit. Hal tersebut memang belum sesuai target. “Tapi karena program ini berkenaan dengan pembiayaan di sektor finansial– yang bergejolak selama pandemi Covid-19, sehingga sedikit terkendala. Selama pandemikan ekosistem finansial kita cukup parah terdampak.”
Lebih jauh, bahwa selama pandemi Corona, fokus kebijakan pemerintah hanya dua, yakni pemulihan kesehatan dan ekonomi. Jadi, kalau kesehatan melalui penurunan kasus Corona dan ekonomi berkaitan dengan social safety net maka itulah kenapa DP rumah nol rupiah ini terkendala.
Selanjutnya Munir menegaskan bahwa semua argumen penolak Boni terhadap Anies terjawab secara apik. “Di situlah bang Boni sejenak tertegun sembari mengernyitkan kening. Kali ini ia bertemu sparring partner yang bertenaga luar dalam. Tapi kraeng Boni tetap tak demen dengan Anies,” tandas Munir.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
