Kata Viktor, dengan adanya Defisit akan menimbulkan risiko fiskal contohnya Daerah melakukan pinjaman.
“Eloknya pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Mimika menunggu Pj Bupati yang baru, mengingat jabatan dari Plt Bupati Mimika akan berakhir,” katanya.
Untuk itu lanjut Viktor, Kementrian Dalam Negeri dan Pj Gubernur harus memberikan isyarat agar pembahasan APBD Perubahan ini dipending sambil menunggu Pj Bupati yang akan dilantik besok.
“Semua kemungkinan bisa terjadi, karena defisit ini berarti utang Daerah, jadi harus terukur dan rasionalisasi anggaran harus tepat,” jelasnya.
Terpisah koordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) Dolan Alwindo menilai, Defisit anggaran di Kabupaten Mimika menunjukan kegagalan kepemimpinan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.
“Daerah kalau Defisit sampai senilai 800 Miliar berarti, Pemimpin-nya gagal dong. Lagian, tidak ada kebijakan strategis yang terlihat untuk meminimalisir Defisit yang dialami sebagai langkah antisipasi,” tegas Dolan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel

