Antara Reformasi Birokrasi dan Politik Balas Dendam Heri Nabit

Antara Reformasi Birokrasi dan
Politik Balas Dendam

Jika dalam kenyataannya bahwa sejumlah pejabat PNS yang dinonjobkan tersebut tidak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan disiplin kepegawaian. Apalagi sebagaimana disampaikan oleh Maksi Tarsi bahwa semuanya ialah orang-orang yang berprestasi, lalu apa motif di balik keputusan Bupati Heri Nabit itu?

Bukankah orang-orang yang berkinerja baik seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh Bupati Heri Nabit untuk menjalankan roda birokrasi pemerintahan? Toh, dalam kampaye Pilkada 2020 lalu, Heri Nabit yang pada saat itu berpasangan dengan
Heribertus Ngabut ialah orang yang
mengusung jargon perubahan untuk
masyarakat Manggarai.

Sebagaimana diketahui, pada masa kampanye Pilkada 2020 lalu, Heri Nabit dan Heribertus Ngabut mewanti-wanti soal pentingnya perubahan di Manggarai agar kabupaten tersebut menjadi daerah yang Maju, Adil dan Berdaya Saing. Salah satu langkah untuk terwujudnya perubahan itu ialah dengan melakukan reformasi birokrasi.

Keduanya pun menerjemahkan reformasi
birokrasi itu dengan salah satunya ialah terangkum dalam bahasa “The Right Man on the Right Place”. Artinya, setiap organ di dalam tubuh birokrasi, harus ditempati oleh orang-orang yang benar dan
berintegritas; setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diduduki oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki kapasitas di bidangnya.

Rencana reformasi birokrasi Heri Nabit dan Heribertus Ngabut ini tentu saja sebuah Angin Segar bagi masyarakat Manggarai yang merindukan perubahan. Terbukti bahwa pada Pilkada 2020 lalu, pasangan tersebut dipilih oleh sebagai besar masyarakat Manggarai dan kemudian pada akhirnya dilantik menjadi pemimpin di Kabupaten Manggarai.

Namun, jika merujuk pada keputusan nonjob atas sejumlah pejabat tersebut di atas, reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pasangan Heri Nabit dan Heribertus Ngabut pada saat kampaye Pilkada itu ternyata hanyalah daya tipu politik saja dalam rangka memenangkan pertarungan Pilkada 2020 yang lalu itu. Terbukti bahwa hal tersebut tidak direalisasikannya setelah mereka menjabat sebagai pemimpin di Manggarai.

Dengan demikian, keputusan Bupati Heri Nabit yang menonjobkan sejumlah pejabat PNS berprestasi tersebut di atas dapat dinilai sebagai kebijakan yang sentimental karena tidak berlandaskan pada alasan yang rasional atau tidak merujuk, bahkan bertentangan dengan aturan atau regulasi yang ada.

Catatan Redaksi