Anggaran Jumbo MBG: Antara Obsesi Gizi dan Ancaman Marginalisasi Pangan Lokal

Anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum efektif meningkatkan gizi anak. Ketergantungan pada pangan olahan dan impor mengancam pangan lokal.

Ruteng, infopertama.com – Pemerintah telah menetapkan alokasi fantastis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk tahap awal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di balik angka nol yang berderet panjang tersebut, sejumlah pakar dan pelaku usaha tani mulai menyuarakan kekhawatiran: benarkah anggaran gede ini akan benar-benar memperbaiki gizi nasional, atau justru berakhir dengan dampak “mini” bagi kedaulatan pangan lokal?

Logistik vs Kualitas Isi Piring

Tantangan terbesar dari anggaran Rp71 triliun ini adalah biaya operasional yang membengkak. Pengamat kebijakan publik KSTI, RJ Pangul menilai bahwa sebagian besar dana berisiko terserap oleh manajemen rantai pasok, pengemasan, hingga transportasi, alih-alih untuk meningkatkan kualitas bahan baku makanan itu sendiri.

“Jika sistem distribusinya terlalu sentralistik, kita akan melihat fenomena di mana biaya pengiriman lebih mahal daripada harga sebutir telur di piring siswa,” ujarnya.

Ancaman Penyeragaman Menu

Salah satu poin krusial yang mesti jadi perhatian bersama adalah risiko terpinggirkannya pangan lokal. Demi efisiensi massal, muncul kecenderungan untuk menyeragamkan menu nasional. Hal ini berpotensi membuat komoditas khas daerah seperti sagu, talas, atau ikan lokal kalah bersaing dengan komoditas industri besar seperti beras dan ayam pedaging yang lebih mudah dikelola secara logistik.

Ekonomi Lokal: Subjek atau Objek?

Data menunjukkan bahwa jika program ini hanya mengandalkan vendor besar, maka efek pengganda (multiplier effect) bagi petani kecil akan sangat minim. Tanpa regulasi yang mewajibkan penyerapan bahan baku dari radius 5–10 km dari lokasi sekolah, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi “karpet merah” bagi korporasi pangan besar.

“Program ini harus menjadi mesin penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek pengadaan barang. Jika bahan bakunya impor atau dari industri besar, maka petani kita hanya jadi penonton di tengah anggaran triliunan,” tulis laporan singkat sebuah lembaga swadaya masyarakat.

Fokus Gizi yang Terpecah

Dari sisi kesehatan, para ahli mengingatkan bahwa intervensi gizi pada anak sekolah—meskipun baik—mungkin “terlambat” untuk mengatasi stunting. Penanganan gizi yang berdampak masif seharusnya menyasar ibu hamil dan balita dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dengan anggaran jumbo yang difokuskan pada anak sekolah, ada kekhawatiran program ini lebih bersifat populis daripada strategis secara medis.

Kesimpulan Redaksi

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari berapa juta perut yang terisi, tetapi dari seberapa besar perbaikan kualitas SDM dan seberapa kuat petani lokal berdaya. Tanpa integrasi dengan sektor pertanian kerakyatan, anggaran besar ini berisiko menjadi beban fiskal dengan dampak yang hanya terasa di permukaan.