Ruteng, infopertama.com – Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, SE., MA, menegaskan pentingnya konsolidasi seluruh jajaran pemerintahan dalam menyongsong arah pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka secara resmi Rapat Pamong Praja yang berlangsung di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Senin (29/12/2025).
Bupati menyampaikan bahwa memasuki penghujung Tahun 2025 merupakan momentum yang tepat bagi seluruh aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan, untuk melakukan refleksi kinerja sekaligus menyatukan langkah pembangunan ke depan.
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi, menyelaraskan program, dan memperkuat tekad bersama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2026,” tegas Bupati Manggarai dalam arahannya.
Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah
Dalam arahannya, Bupati Manggarai memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan Kabupaten Manggarai tercatat sebesar 19,01 persen (Tahun 2024). Angka tersebut menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir, yakni 19,84 persen pada 2022 dan 19,69 persen pada 2023.
Di sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai terus menunjukkan peningkatan. Data BPS Provinsi NTT Tahun 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi Manggarai sebesar 3,05 persen pada 2022, meningkat menjadi 3,79 persen pada 2023, dan kembali naik menjadi 3,93 persen pada 2024.
Sektor Kesehatan dan Penanganan Stunting
Bupati juga menyoroti capaian sektor kesehatan, khususnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang terus meningkat. Tahun 2024, UHH Kabupaten Manggarai mencapai 72,44 tahun, naik 0,8 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 72,2 tahun.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa peningkatan angka stunting menjadi perhatian serius. Hasil pengukuran Agustus 2025 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 13,1 persen, meningkat dibandingkan pengukuran Februari 2025 sebesar 9,4 persen.
“Tingginya alokasi Dana Desa untuk penanganan stunting harus diiringi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat sasaran, sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dan penyuluh KB,” tegas Bupati Hery Nabit.
Tercatat, intervensi Dana Desa Tahun 2025 untuk penanganan stunting mencapai Rp14 miliar, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Manggarai juga memaparkan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025, di mana masih terdapat 16 desa tertinggal, sementara jumlah desa maju meningkat menjadi 27 desa. Pemerintah daerah mendorong desa tertinggal untuk memaksimalkan rekomendasi IDM dalam perencanaan Tahun 2026.
Di sisi lain, dia mengapresiasi berbagai inovasi desa dan kelurahan, antara lain inovasi Koordinasi Intervensi Stunting (KIS) di Kelurahan Wali, pengembangan kelurahan ramah anak bermigrasi di Kelurahan Rowang, serta penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes dan produk unggulan desa.
Arah Program Strategis Desa Tahun 2026
Menutup arahannya, Bupati Manggarai menegaskan bahwa program strategis nasional di tingkat desa, seperti ketahanan pangan dan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di 77 desa, harus terus diperkuat dan direplikasi. Pemerintah desa didorong mengalokasikan minimal 30 persen Dana Desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
Bupati menegaskan agar sejumlah program strategis di tingkat desa terus diperkuat. Program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes diharapkan terintegrasi dengan kegiatan peternakan untuk mendorong kemandirian desa. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di 77 desa diminta untuk direplikasi dengan mengalokasikan minimal 30 persen Dana Desa bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
Selain itu, program digitalisasi desa melalui digitalisasi pengelolaan keuangan desa dan pengembangan website desa diminta untuk terus dikembangkan, termasuk menuju digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan jaringan internet, pelatihan teknologi bagi perangkat desa, serta pembangunan sistem informasi desa yang terintegrasi.
Bupati juga menekankan pentingnya program pengembangan produk unggulan desa, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta kesiapsiagaan bencana. Setiap desa diminta memiliki peta kerawanan bencana dan tim siaga bencana.
Di bidang kesehatan desa, Bupati meminta perhatian serius terhadap peningkatan layanan dasar, termasuk penanganan stunting. Kepala Desa diminta memastikan peran kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan Jiwa, dan kader lainnya berjalan optimal, serta pemberian PMT dilakukan melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan puskesmas.
“Semua ini harus kita pastikan berjalan dengan baik agar Dana Desa benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa,” pungkas Bupati.
Melalui Rapat Pamong Praja ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan pada Tahun 2026.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
