Senada dengan hal tersebut, Ipda Musthafa Isya dari Satreskrim Polres Manggarai turut menekankan pentingnya pemahaman regulasi sebagai pondasi utama dalam mengelola dana BOS. Menurutnya, banyak persoalan hukum di sektor pendidikan muncul bukan karena niat jahat, melainkan akibat kurangnya pemahaman teknis dan lemahnya dokumentasi administratif. “Tidak sedikit kepala sekolah yang tersandung hukum karena kelalaian prosedural. Jadi, bukan hanya soal niat, tapi apakah pelaksanaannya sesuai aturan atau tidak,” jelas Musthafa di hadapan para peserta.
Ia menegaskan bahwa Polres Manggarai berkomitmen mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi lintas sektor, kata dia, menjadi kunci agar pengelolaan anggaran pendidikan tidak lagi menjadi area rawan pelanggaran. “Jangan tunggu ada masalah dulu. Bangun komunikasi sejak awal. Kami terbuka untuk dialog dan pendampingan,” tegasnya.
Kegiatan edukasi hukum ini mendapat sambutan positif dari para kepala sekolah. Mereka menilai forum seperti ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak hukum.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
