Meski demikian, pemerintah mengakui perlu adanya penyesuaian skema distribusi MBG apabila kebijakan sekolah daring benar-benar diterapkan. Hal ini mengingat program tersebut selama ini berbasis di lingkungan sekolah.
Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Di sisi lain, wacana sekolah daring juga memunculkan pertanyaan publik. Sebagian pihak menilai terdapat potensi ketidaksinkronan antara kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan program MBG yang selama ini didistribusikan di sekolah.
Pegiat media sosial Herwin Sudikta menilai sektor pendidikan berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak apabila berbagai agenda kebijakan dijalankan secara bersamaan tanpa kesiapan yang matang.
Tantangan Infrastruktur Digital
Rencana penerapan sekolah daring secara nasional juga menghadapi tantangan besar, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur digital memadai.
Ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman masih menjadi persoalan yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan tersebut.
Akademisi dari Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, bahkan menilai sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Menurutnya, efektivitas program seperti MBG harus diukur secara transparan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
