Pro kontra itu hal yang wajar dalam demokrasi. Pemkab Mabar juga berharap ada tawaran solusi, tidak sekedar menolak saja.
“Kalau tidak setuju, terus solusinya apa? Dari kami itu salah satunya, merumahkan TKD, dari mereka apa kalau tidak setuju, supaya sama-sama bangun Mabar,” tambahnya.
Mantan Kadis Kesehatan Manggarai ini juga menjelaskan, pada saatnya akan membicaran soal ini bersama dewan ketika pemkab memiliki data lengkap terkait TKD, sekarang semuanya dalam proses evaluasi dan data-datanya masih mentah.
Informasikan bahwa jumlah tenaga kontrak di Pemkab Mabar saat ini mencapai 2.860-an orang. Dari jumlah tersebut, jika dikalikan Rp1.950.000,00 maka setahun menelan anggaran sekitar Rp57M.
“Jumlah TKD kita ada pada angka sekitar 2860-an. Jika dikalikan dengan Rp1.950.000,00 maka setahun kita siapakan anggaran sekitar Rp57M, hanya untuk TKD.”
Jumlah tersebut termasuk jumlah yang banyak di tengah pandemik, apalagi pencapain PAD Mabar yang belum mencapai target. Ini sangat membebankan APBD.
“Sebagai Pemimpin kami harus ambil keputusan ini, sekalipun banyak mendapat penolakan, termasuk caci maki dari berbagai pihak,” lanjut Yulianus.
Pada prinsipnya, kita akan evaluasi, bagi yang kinerja baik akan kita pertahankan, yang tidak akan kita pertimbangkan. Tidak serta merta juga akan merumahkan TKD, tutup Yulianus.
Penulis: Tim
Editor: Terry Janu
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
