Labuan Bajo, infopertama.com – Polemik Tenaga kontrak daerah (TKD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) terus mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Selain dari masyarakat umum, penolakan juga datang dari dewan perwakilan rakyat daerah.
Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR), Demokrat Plus juga ketua DPRD Mabar, Marten Mitar juga ikut mengomentari persoalan tenaga kontrak daerah (TKD) Mabar tersebut.
Menanggapi penolakan tersebut, wakil bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, menjelaskan bahwa saat ini, tim sedang mengkaji dan evalausi para TKD Mabar. Penolakan (merumahkan TKD) itu hal wajar dalam demokrasi. Ungkapnya pada Minggu, (18/07) malam kepada infopertama.
Lebih lanjut, Weng mengaku bahwa belum lama ini membentuk tim kerja guna membahas hal tekhnis terkait rencana merumahkan sejumlah tenaga kontrak daerah.
Saat ini, kata Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Paling Barat Pulau Flores telah membentuk tim kerja untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja semua tenaga kontrak daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD-red).
“Berapa persisnya, berapa jumlahnya di mana saja, kita akan tunggu hasilnya dari tim yang akan bekerja.” Demikian Wakil Bupati dr.Yulianus Weng, via gawainya kepada infopertama.com pada Minggu (18/07) malam.
Ada Tawaran Solusi
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
