Ruteng, infopertama.com – Upaya peningkatan produksi pertanian di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi, Pemerintah Kabupaten Manggarai akan melakukan pilot project program “Petani Merdeka”. Dengan memanfaatkan pupuk non subsidi. Hal ini dibahas pada rapat koordinasi peluang penggunaan pupuk non subsidi, di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Jumat (04/06/21) pagi.
Bupati Manggarai, Herybertus G.L.Nabit, S.E.,M. mengatakan, penggunaan pupuk non subsidi melalui program tersebut akan melibatkan sejumlah pihak. Antara lain para petani, pihak perbankan, Bulog, PPL, Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
“Tujuan utamanya tentu meningkatkan produksi pertanian kita, terutama sawah. Tujuan antaranya, intermediate-nya, adalah menyelesaikan masalah pupuk,” jelas Bupati Nabit.
Ia mengatakan, peluang penggunaan pupuk non subsidi menjadi salah satu solusi awal di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi. Walaupun hal ini beresiko membebani petani terutama pada harganya yang lebih mahal, namun hal itu bisa diantisipasi dengan memberikan kredit keuangan kepada petani.
“Kredit Usaha Rakyat yang sebagian besar petani kita belum memanfaatkannya,” katanya.
Sementara itu, wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, SH, mengatakan diskusi terkait pupuk harus mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu. Kemudian mengerucut ke inti persoalan yang ada di lapangan.
“Dengan begitu, kita bisa menjadi jembatan yang dapat menyelesaikan persoalan,” kata Wabup Ngabut.
Pemenuhan Pupuk
Selain itu, Kepala Dinas Pertanian, Drh. Yoseph Mantara dalam pemaparannya mengatakan, Program Petani Merdeka bertujuan untuk melepaskan petani Manggarai dari kesulitan pemenuhan kebutuhan pupuk. Pupuklah yang menjadi penghalang bagi meningkatnya produktivitas pertanian.
“Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 kepada Kabupaten Manggarai hanya 5.560 ton atau 20,72 persen dari total permintaan atau usulan,” ungkapnya.
Rincian alokasi pupuk subsidi itu jelas Yoseph Mantara, antara lain; Urea 2.300 ton (44, 21 persen), NPK 2.500 ton (24, 72 persen), ZA 110 ton (2, 51 persen), SP-36 300 ton (97,58 persen) dan POG 350 ton (5, 13 persen).
Ia mengatakan, untuk mengatasi kekurangan pupuk, maka penggunaan pupuk non subsidi menjadi salah satu jalan keluarnya. Terkait tingginya harga pupuk jenis ini, tawaran solusinya adalah mengarahkan petani untuk mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sejenisnya.
Sementara dalam mendukung kepastian penyerapan gabah atau beras hasil pertanian, maka meminta Perum Bulog untuk mendukung dengan cara membeli hasil pertanian. Sedangkan untuk mengantisipasi gagal panen baik karena bencana alam maupun hama penyakit, maka tawaran solusinya adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk tanaman padi. (Aln)
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
