Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan

Pengembangan SDM
Presiden Joko Widodo berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama Kalimantan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Kaltim, infopertama.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kab. Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur. Tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan. Tapi kami berharap agar terlebih dahulu mengutamakan pembangunan atau pengembangan SDM.” Ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena.

Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

“Kami meminta untuk segera bangunkan balai pelatihan-pelatihan juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” tambah Helena.

Senada, salah satu tokoh adat Banjar, Ashari, menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal makin baik pula. Dengan pembangunan institusi pendidikan di sana, Ashari meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, utamanya masyarakat lokal.

“Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya di Pulau Jawa,” ucap Ashari.

Di sisi lain, Ashari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut ia yakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar ibu kota.

“Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus melibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan. Dan, jangan sampai ada gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota,” lanjutnya.***

error: Sorry Bro, Anda Terekam CCTV