Pakai PIN Garuda dan Tak Kantongi SIC, Wabup Manggarai Hadiri Kampanye Caleg Golkar di Ruteng

Ruteng, infopertama.com – Wakil Bupati (Wabup) Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Heribertus Ngabut, diduga mengahadiri saat kampanye calon legislatif (Caleg) DPR RI Partai Golkar Adrianus Agal, di wilayah kelurahan Lawir, kecamatan Langke Rembong.

Wabup Heri Ngabut, juga sebagai kader Partai Golkar menghadiri kampanye Caleg Pusat nomor urut 3 ini diduga tanpa mengantongi Surat Izin Cuti.

Tampak ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Manggarai ini, sedang duduk berdampingan mengenakan baju kemeja Putih dengan mengenakan lambang garuda saat menghadiri kampanye, pada 9 Februari 2024 siang.

Melalui sumber terpercaya, Bawaslu Manggarai saat ini melalui Satgas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tengah menangani kasus dugaan tindak pidana Pemilu Wabup Manggarai Heri Ngabut.

Pejabat Negara Menghadiri Kampanye Wajib Kantongi Surat Cuti

Pejabat negara yang akan melakukan kampanye harus mengajukan surat cuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 dan Pasal 63.

Dalam aturan cuti di PKPU ini berlaku setara dengan ketentuan cuti wakil menteri.

“Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri,” bunyi PKPU 15 Tahun 2023 Pasal 63.

Para pejabat negara yang melaksanakan kampanye, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik juga wajib memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan.

Serta, dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

Adapun berikut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 62 dan Pasal 63.

(1) Kampanye pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan kampanye pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

(3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan kampanye pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu.

(5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 63

Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri.

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel 

 

error: Sorry Bro, Anda Terekam CCTV