Ruteng, infopertama.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, di bawah kepemimpinan Bupati Heybertus G.L. Nabit kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Selama kepemimpinan Hery Nabit, indikator makro terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Di antaranya seperti pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, angka kemiskinan hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Adapun indikator Makro pemerintah kab. Manggarai mendapat atensi khusus BPK RI yang disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Slamet Riyadi karena terus mengalami trend positif selama beberapa tahun terakhir.
Menurut hasil Audit BPK RI, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai terus menunjukkan peningkatan. Yakni, mulai dari -0,87% (tahun 2020); 2,43% (tahun 2021); 2,85% (tahun 2022); lalu menjadi 3,79% pada tahun 2023 yg lalu.
Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang berada pada angka 3,52%.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kab. Manggarai pada tahun 2023 menempati urutan ke-5 di bawah kab. Manggarai Barat (4,77%), Alor (4,09%), Kota Kupang (3,93%) dan Ende (3,83%).
Demikian Slamet Riyadi, untuk tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Yaitu 3,7% (tahun 2021); 3,5% (tahun 2022); lalu turun menjadi 2,44% pd tahun 2023.
“Tingkat Kemiskinan yang terus mempertahankan trend penurunan meski masih cukup tinggi: 20,48% (tahun 2021); 19,84% (tahun 2022); lalu turun menjadi 19,69% pd tahun 2023.” Ungkap Slamet Riyadi, Kamis, 27 Juni 2024.
Ia menambahkan, indikator makro lainnya yang menyumbang raihan WTP pemerintah kab. Manggarai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga terus mengalami peningkatan dari 65,01 (tahun 2021); 65,83 (tahun 2022); lalu meningkat cukup banyak menjadi 68,48 pada tahun 2023.
Sementara itu, Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit kepada media menjelaskan perbaikan atas berbagai Indikator Makro yang disebut khusus oleh BPK perwakilan NTT adalah dampak dari membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Hery Nabit menegaskan raihan ini bukan semata-mata tuk gagah-gagahan belaka dari laporan keuangan. Tetapi lebih kepada berkontribusi untuk perbaikan berbagai indikator makro.
“Bukan WTP untuk WTP, artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian yang hari ini diperoleh, bukanlah semata-mata untuk membanggakan sebuah kinerja atas laporan keuangan. Tetapi lebih dari itu, harus berkontribusi untuk perbaikan berbagai indikator makro.”
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
