Ganjar Gelisah dan Terusik, Gibran Tetap Cawapres dari Keputusan yang Melanggar Etik

infopertama.com – Bakal capres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengaku kian gelisah dan terusik menyaksikan perkembangan hukum di Indonesia belakangan. Khususnya mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Ia menggarisbawahi kaitannya dengan kondisi politik terkini, yaitu ketika isu dinasti politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengantarkan Anwar Usman ke akhir masa jabatannya sebagai Ketua MK secara paksa.

Anwar Usman terbukti melanggar etik berat sehingga kemudian dicopot dari Ketua MK. Mengenai semua itu, Ganjar mempertanyakan kenapa putusan dari sebuah protes pelanggaran etik berat dapat lolos begitu saja.

“Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan,” kata Ganjar, melalui unggahan video di akun Instagramnya, dilihat pada Minggu, 12 November 2023.

“Say mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos. Apa ada pertanggungjawabannya kepada negara,” ujarnya lagi.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku ingin tahu alasan di balik dipertahankannya putusan bermasalah itu sebagai landasan hukum bernegara. Padahal jelas pembuat keputusan tidak berintegritas.

Dengan kata lain, dia mempertanyakan mengapa Gibran Rakabuming Raka masih nyaman dalam statusnya sebagai cawapres 2024, jika cara pengambilan keputusan terbukti melanggar etik.

“Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan dia menyampaikan hal ini sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, menghadapi tercederainya demokrasi dan keadilan belakangan ini. Dia bahkan mengkategorikan demokrasi bangsa ini di ambang kehancuran.

Namun demikian, ia merasa lega, sebab sanksi yang diberikan oleh MKMK, menurut Ganjar sudah cukup untuk membuktikan bahwa MK masih menjunjung tinggi ruh demokrasi.

“Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis kehormatan MK menyampaikan keputusannya. Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi,” ucapnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa perjalanan Indonesia masih sangat panjang. Ia berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa satupun tendensi yang mencederai demokrasi dan keadilan. ***