Jakarta, infopertama.com – Wakil ketua partai Demokrat, Beni Kabur Harman (BKH) merespon pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Ketahui, klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan soal big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Klaim serupa juga datang dari Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyebut, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Menurut BKH, perdebatan soal penundaan pemilu 2024 bukan pada soal berapa banyak masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu yang masih belum jelas asal-usulnya. Soal kebenaran jumlah 100 juta subyek seperti klaiman Luhut itu.
Bagi Demokrat, kata BKH adalah bahwa menunda pemilu merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Hal itu BKH sampaikan dalam twettnya pada Selasa (17/03/2022) merespon pemberitaan tempo.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel