AHP Inisiasi RDP dengan Kemenparekrat Terkait Mogok Massal Pelaku Wisata Labuan Bajo

Ruteng, infopertama.com – Politisi PDIP Perjuangan, Dr. Andreas Hugo Pareira, anggota komisi X DPR RI yang membidangi priwisata menginisiasi akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kisruh mogok massal pelaku wisata Labuan Bajo.

“Saya sebagai anggota komisi X yang membidangi pariwisata dan wakil rakyat dari dapil NTT-1 akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Nanti mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo – Flores (BPOLBF). Dan, PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang.” Tegas AHP dalam keterangan tertulisnya kepada infopertama.com, Rabu (03/08).

Demikian, AHP bahwa dua hal yang memicu adanya aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo.

Pertama, karena kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis Rp3,75 juta menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo. Ia mengkhawatirkan kenaikan ini akan memengaruhi berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.

“Tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo.” Uangkap AHP.

Kekhawatiran ini, kata AHP adalah wajar. Karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi.

Kedua, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah terjawab dengan adanya ketetapan kunjungan ke pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku. Artinya tidak ada kenaikan. Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp3,75 juta dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelasan pemda NTT.

Namun, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata.

“Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat. Karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar. Hanya saja, tambahnya, pemicu mogok massal ini juga nampaknya karena ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif. Apalagi dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo.

“Saya kira untuk itu Pemda NTT dan perwakilan organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama. Itu untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo. Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo – Flores.”

AHP menilai kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo.