Infrastruktur Jalan Buruk di Matim, Pengamat Dorong Reformasi Birokrasi

Borong, infopertama.com – Persoalan infrastruktur jalan rusak jalur Benteng Jawa – Satar Teu tidak lepas dari alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang minim oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Hal ini mendapat sorotan tajam oleh putra asal Desa Nampar Tabang, Kecamatan Lamba Leda yang merupakan magister Ilmu Pemerintahan.

“Dalam peraturan Bupati Manggarai Timur kalau tidak salah no. 102 Thn. 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 itu nampak terlihat alokasi anggaran untuk fisik aja sekitar kurang lebih 235 miliar. Pagu dari anggaran tersebut alokasi untuk fisik jalan dan jembatan itu kurang lebih 196 miliar. Sementara alokasi anggaran untuk pembangunan non fisik seperti belanja pegawai itu kalau tidak salah kurang lebih 407 miliar. Artinya alokasi untuk belanja pegawai itu lebih besar ketimbang alokasi anggaran untuk pembangunan fisik seperti jalan raya,” tegas Yohanes Oci Pengamat Kebijakan Publik Univ. Sutomo ketika mintai keterangannya oleh awak media (11/01/2023).

Melihat kondisi tersebut ketika bandingkan dengan permasalahan yang dialami oleh Kab. Manggarai Timur selama ini ia menegaskan bahwa seharusnya laksanakan reformasi birokrasi dan lakukan pemetaan masalah. Sehingga, tuturnya alokasi anggaran sesuaikan dengan skala prioritas.

“Coba bayangkan alokasi anggaran jalan dan jembatan cuma kurang lebih 192 miliar sementara persoalan selama ini yang terjadi di matim salah satunya adalah keterbelakangan infrastruktur jauh dari kata mamadai. Ya lakukan dong reformasi birokrasi agar belanja untuk pembangunan fisik lebih besar ketimbang belanja pegawai itu yang pertama. Terus yang kedua pemda Matim laksanakan alokasi anggaran itu berdasarkan skala prioritas permasalahan yang terjadi di Matim selama ini,” paparnya.

“Ini mau memasuki tahun politik, siap-siap aja narasi pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu narasi dalam visi misi nanti karena itu masalah yang sangat hangat sesuai dengan permasalahan Matim sejak pisah dari Kabupaten induk sampai saat ini,” tutupnya.