Wakapolri Skakmat BKH Terkait Usulan TWK Pada Polri

BKH
Politisi Demokrat, BKH

Jakarta, infopertama.com – Benny K. Harman (BKH), merupakan Politisi Partai Demokrat mendapat jawaban sangat telak dari Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

BKH, Politisi asal NTT itu mengusulkan agar adakan TWK seperti di KPK untuk pegawai di Polri Polri, Kemenkumham, dan Kejagung.

Alumni Sanpio ini menyampaikan usulan ini saat rapat kerja dengan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Wamenkumham Eddy Hiariej dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Tidak hanya untuk Polri, usulan ini juga untuk Kejaksaan dan Kemenkumham.

“Kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kumham, lakukan juga hal yang sama,” ujar Benny, melansir kabarsenayan, Senin (7/6/2021).

Menurud pria asal NTT ini bahwa TWK dapat membuat anggota di tiga lembaga tersebut menjadi profesional.

Dia juga menampik anggapan bahwa TWK bisa jadikan instrumen pemecatan.

“Tentu maksudnya bukan untuk memecat, atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita. Tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi,” katanya.

Benny juga mengeluhkan kenapa Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk usulannya itu. Padahal menurut dia, TWK tersebut sangatlah penting.

“Saya tidak melihat itu (anggaran) ada di sini, atau mungkin saya tidak nangkap. Tapi saya dengar tidak satu kata pun yang muncul ada agenda untuk Tes Wawasan Kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan,” kritiknya.

Jawaban Menohok Wakapolri

Menanggapi hal itu, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menjelaskan di institusi Korps Bhayangkara tersebut sudah ada tes seperti TWK.

Namanya tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK).

“Tentang bagaimana Tes Wawasan Kebangsaan, sebenarnya setiap anggota Polri pas masuk sudah dites. Kami sudah ada namanya program tes PMK,” ujar Gatot di Gedung DPR.

Bahkan, lanjutnya, pada saat anggota Polri menjalani proses kenaikan pangkat, sudah pasti ada tes yang mirip seperti TWK tersebut.

“Bahkan ketika kenaikan pangkat juga itu (PMK) dilakukan,” jelasnya.

Sehingga, Gatot menjelaskan dalam rapat dengan Komisi III DPR ini Polri tidak memasukkan anggaran seperti tes TWK tersebut. Karena memang sudah ada programnya.

“Kami memang tidak khusus membuat anggaran seperti TWK. Tapi setiap pendidikan maupun kenaikan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri,” tandasnya. (Tim)

error: Sorry Bro, Anda Terekam CCTV