Jakarta, infopertama.com – Masuknya Partai Demokrat ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, membuat PDIP bereaksi.
Kemarin, Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Kini, PDIP yang lebih dulu berada dalam barisan pembantu Jokowi, harus berbagi istana dengan Demokrat.
Sudah rahasia umum, Demokrat dan PDIP bak air dan minyak yang sulit bersatu. Konflik kedua partai itu dimulai sejak Pilpres 2004 silam.
Kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat jadi menteri di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri memutuskan mundur dan maju sebagai capres.
SBY dengan Demokratnya kemudian menjadi rival Ketua Umum PDIP itu dalam Pilpres 2004 dan berujung memenangkan kontestasi politik itu.
Hubungan SBY dan Megawati setelah itu bak perang dingin, tak kunjung harmonis. Kini Demokrat dan PDIP duduk satu atap dalam Kabinet Indonesia Maju.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai terpilihnya AHY menjadi menteri sebagai balas jasa politik.
Seperti diketahui, Demokrat menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, mendukung capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming, yang tidak lain sulung Jokowi.
“Ini kan merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi ya, sebagai bentuk balas jasa.”
“Kami melihatnya bukan dari aspek profesionalitas, bukan dari aspek pengetahuan, keterampilan, zaken kabinet. Tetapi, lebih banyak dari aspek politis ya, karena memang menteri adalah jabatan politis,” kata Djarot di program Kompas Pagi, Kompas TV, Kamis (22/2/2024).
Djarot melihat kejanggalan terkait penunjukkan AHY, Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar militer itu bukan menjadi menteri bidang pertahanan, tetapi justru pertanahan.
Terlebih, masa kerja Jokowi hanya tinggal 8 bulan lagi, begitu juga AHY di kementerian barunya.
“Persoalannya bukan sekedar jabatan itu, pertanyaannya apa yang bisa dikerjakan mas AHY dalam waktu delapan bulan untuk memimpin satu kementerian yang saya melihatnya ini kementerian sangat teknis,” ujar Djarot.
Bahkan Djarot mengingatkan soal Jokowi jebak Demokrat.
Eks Bupati Blitar itu menduga, AHY ditempatkan di kementerian yang bukan keahliannya. Terlebih target yang diberikan terhadap AHY tidak main-main, termasuk penyelesaian 120 juta sertifikat.
“Yang saya duga sebetulnya, apakah tepat itu Mas AHY dengan kemampuan, latar belakang seperti itu ditaruh di Kementerian ATR/BPN. Bukankah ini satu jebakan untuk menyenangkan, ‘pokoknya saya kasih lah jabatan menteri’ apa bukan seperti itu.”
“Inilah sebetulnya saya melihat motifnya Pak Jokowi itu seperti apa,” jelasnya.
Djarot menilai Kementerian ATR/BPN harus dipimpin orang yang benar-benar ahli di bidangnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
