Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang RPJMD 2025-2029 Kabupaten Manggarai

Ruteng, infopertama.com – Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, Kamis, 24 Juli 2025.

Masing-masing fraksi secara bergilir membacakan pandangan umumnya dalam Paripurna yang berlangsung di RSU Kantor DPRD Manggarai, sebagai berikut.

Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan melalui Sekretaris/Palapor Maria Imaculata Moto berharap penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 harus dilakukan melalui suatu kajian akademis sehingga menjadi dokumen yang komperhensif, terukur, selaras dengan perencanaan nasional dan provinsi. Serta, menjamin kesinambungan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Fraksi PDIP berharap selama 5 (lima) tahun ke depan visi pembangunan jangka Panjang tersebut mulai terwujud sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Fraksi Partai Demokrat

Largus Arlan Nala, S.IP., sebagai Sekretaris/Pelapor Fraksi Demokrat, berpendapat bahwa dokumen RPJMD yang diajukan oleh Pemerintah harus memastikan kesejahteraan masyarakat Manggarai dapat ditingkatkan secara merata dan menyeluruh selama 5 tahun kedepan.

Adapun catatan penting RPJMD yakni peningkatan SDM, penguatan ekonomi kreatif dan inovatif, pengembangan infrastruktur yang memadai, tata Kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan pembangaun wilayah yang adil.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

Fraksi partai Golkar, melalui Sekretaris/Pelapor Tarsisius Janggal, menekankan pentingnya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu perlu dilakukan pemetaan indikator kinerja utama yang terukur, agar pelaksanaan RPJMD dapat diawasi dan dievaluasi secara akuntabel.

Fraksi Partai Nasdem

Fraksi Nasional Restorasi Partai Nasdem, Kanisius Jemali, S.Pd., menjelaskan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, politik, partisipatif, top-down dan bottom-up.

Dengan demikian diharapkan pembangunan jangka menengah menghasilkan pembangunan yang harmonis dan selaras dengan rencana pembangunan jangka lainnya di berbagai sektor.