Ia menambahkan, data hasil asesmen akan menjadi bahan untuk memetakan kebutuhan masing-masing titik pengungsian, termasuk kapasitas tempat, jumlah keluarga, kondisi tenda, kebutuhan sekat, fasilitas sanitasi, dan aspek keselamatan.
“Setiap lokasi memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kita perlu data yang cukup detail agar dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.
Leonardus juga menyambut baik arahan Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai agar konsep penataan pengungsian mulai mempertimbangkan mitigasi risiko sosial.
“Ini penting supaya tempat pengungsian bukan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi benar-benar menjadi ruang yang aman dan layak bagi masyarakat selama masa pemulihan. Hasil asesmen ini nantinya bisa menjadi dasar untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan para mitra kemanusiaan,” jelasnya.
Menurutnya, koordinasi lintas pihak menjadi kunci agar kebutuhan pengungsi dapat ditangani secara terpadu. Dukungan dari pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, masyarakat, serta pihak lainnya diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan di lokasi pengungsian.
Fokus pada Hunian Sementara yang Aman dan Layak
Marcelina menegaskan, pemerintah dan para pihak terkait perlu mulai mengantisipasi kemungkinan masa tinggal pengungsi yang lebih panjang. Karena itu, penyediaan tenda harus diikuti dengan penataan kawasan pengungsian yang memperhatikan keselamatan, kesehatan, privasi, dan perlindungan kelompok rentan.
Ia menyebut Wahana Visi juga diminta membantu dalam penyusunan konsep penataan tersebut. “Kita sedang menyusun konsep untuk permukiman pengungsi yang sudah mempertimbangkan mitigasi risiko,” katanya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
