Selain bertentangan dengan perintah Presiden, KAMAKSI menilai langkah tersebut tidak mencerminkan semangat efisiensi dan pelayanan publik yang menjadi misi utama pemerintah.
“Jika memiliki rasa tanggung jawab dan budaya malu, Menteri Maman seharusnya mengundurkan diri,” tambah Joko.
Kritik KAMAKSI ini muncul setelah unggahan dari akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 yang menyebarkan tangkapan layar surat resmi tersebut, dan langsung menuai reaksi publik serta pertanyaan mengenai urgensi dan legalitas kegiatan tersebut.
Joko menegaskan bahwa KAMAKSI akan terus mengawal integritas pejabat publik agar anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga pejabat.
“Pejabat yang tidak patuh pada Instruksi Presiden dan tidak mampu bekerja optimal demi kepentingan rakyat lebih baik mundur, daripada menjadi beban negara,” pungkasnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
