infopertama.com – Belum juga diusulkan di DPR, hak angket kecurangan Pilpres 2024 yang diinisiasi calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo, mulai gembos.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pengusung capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD justru menilai tidak perlu hak angket DPR soal kecurangan Pilpres 2024.
Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket kecurangan Pilpres 2024.
Zarkasih Nur khawatir hal itu justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.
“Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti. Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu. Sebab, kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).
Zarkasih mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat. Dan, tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.
“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” pintanya.
Lebih lanjut, Zarkasih berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria.
Sementara itu, bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.
“Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.
Sementara itu, partai Nasdem yang selama ini getol mendukung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar justru belum bersikap resmi terkait hak angket kecurangan pilpres.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
