Benny Kabur Ingatkan Jokowi Tunduk pada Konstitusi, Bukan pada Keputusan Politik

Bagaimana sikap Jokowi?

Merespons hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Jokowi akan selalu tunduk pada keputusan politik.

“Kalau Presiden itu kan pelaksana tugas dari suatu keputusan politik, regulasi yang ada, apa yang UU perintahkan, apa yang menjadi keputusan politik orang bernegara pasti Presiden akan tunduk dan taat,” kata Ngabalin, Jumat (25/2).

Ngabalin menyebut bahwa DPR dan pimpinan partai politik adalah para negarawan. Mereka, kata Ngabalin, punya cara pandang melihat segala permasalahan bangsa dan negara.

Jika kemudian, DPR atau parpol berpikir untuk menunda pemilu, bagi Ngabalin, itu adalah cara berpikir politik orang bernegara.

“Bagi Jokowi dan pemerintah itu kalau dalam Qur’an itu sami’na wa ato’na (dengar dan taat) terhadap keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan sipil, keputusan-keputusan yang para negarawan ambil,” ujar Ngabalin.

“Kita ikut saja apa yang mereka pikirkan sepanjang mendatangkan kemaslahatan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia yang lebih baik. Maju, jangan pernah khawatir untuk melakukan suatu perubahan spektakuler, perubahan extraordinary, out of the box, untuk kepentingan Indonesia. Jangan pernah takut untuk sebuah perubahan,” sambung Ngabalin.

Lebih lanjut, apakah wacana penundaan Pemilu juga menjadi pembahasan di Istana maupun KSP, Ngabalin menepis. Ia menyebut saat ini Istana fokus pada penanggulangan pandemi, IKN dan G-20.

“Tidak, kami konsentrasi pada IKN pada G-20 pada MotoGP, pada pembangunan infrastruktur penanganan pandemi dengan varian barunya. Di Bina Graha dan Kantor Staf Presiden, Jenderal Moeldoko memberikan pengarahan jelas konkret terhadap tugas-tugas kami di Bina Graha,” tandas Ngabalin.