Batas Akhir Pengisian DRH PPPK, Pemkab Manggarai Wanti-Wanti Calon Peserta

Ruteng, infopertama.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 mewanti-wanti calon peserta agar tidak teledor merampungkan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Sebab, batas akhir yang ditetapkan adalah 22 September 2025, dan tidak ada toleransi bagi peserta yang terlambat.

Hal itu dikemukan Pemkab Manggarai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mengingatkan seluruh peserta yang telah lulus seleksi untuk segera menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Kepala BKPSDM Manggarai, Maksi Tarsi, menegaskan bahwa tahapan ini sangat krusial.

“Batas waktunya jelas sampai tanggal 22 September 2025. Jika lewat dari hari itu, otomatis dianggap gugur,” tegas Maksi kepada media, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, DRH bukan sekadar formalitas, melainkan dasar administrasi kepegawaian. Karenanya, peserta tidak menunda pengisian guna menghindari risiko teknis.

Sebagimana diketahui, Pemkab Manggarai membuka 1.002 formasi PPPK Paruh Waktu. Jumlah ini menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lapangan.

Maksi Tarsi menjelaskan bahwa prioritas utama rekrutmen ini adalah sektor pendidikan dan kesehatan.

Prioritas utama Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rekrutmen PPPK Paruh Waktu tahun ini adalah sektor pendidikan dan kesehatan.

Sektor pendidikan mendapat porsi terbesar untuk mengisi kekurangan guru di berbagai sekolah, khususnya untuk mata pelajaran inti seperti matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA.

Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas dengan menempatkan tenaga medis tambahan di puskesmas dan pos pelayanan terpencil, sebagai upaya mengatasi tantangan pemerataan layanan kesehatan di Manggarai.

Selain dua sektor tersebut, rekrutmen ini juga mencakup tenaga teknis administrasi yang akan ditempatkan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat layanan publik.

Maksi berharap penambahan tenaga ini dapat mempercepat, mengefektifkan, dan memeratakan pelayanan publik.

“Harapan kita sederhana, masyarakat merasakan perubahan nyata. Bukan sekadar administrasi di atas kertas, tapi layanan publik yang betul-betul terasa.”