Menteri HAM: Indonesia, Bangsa Multi Minoritas Bukan Bangsa Mayoritas-Minoritas

Ruteng, infopertama.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, melakukan kunjungan ke wilayah kabupaten Manggarai, Selasa 20 Mei 2025.

Kedatangan Menteri HAM bersama sejumlah pejabat di kementerian HAM disambut Sekretaris Daerah Drs. Jahang Fansi Aldus, Unsur Forkopimda, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten Manggarai di perbatasan antara kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, tepatnya di Weri Pateng.

Saat tiba di kantor Bupati Manggarai, Menteri HAM juga disambut Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, S.Pd dengan acara adat manuk kapu di aula Nucalale kantor Bupati Manggarai.

Menteri HAM Natalius Pigai saat memberikan sambutan menuturkan, kementerian HAM akan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun peradaban bangsa yang lebih maju.

Menurut menteri Natalius Pigai, kewenangan kementerian HAM, dapat berkoordinir dengan kementerian/ lembaga lain, pemerintah pusat, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Sehingga, kewenangan yang diberikan Presiden kepada kami (kementerian HAM) lebih muda masuk dalam berbagai kementerian lembaga baik di tingkat pusat hingga daerah,” ujarnya.

Menteri Natalius juga menegaskan, kewenangan kementerian HAM juga memiliki keunggulan untuk melakukan audit dan peradaban iklim investasi berbasis Hak Asasi Manusia di perusahan-perusahan.

“Kewenangan kami yang lain yaitu membangun peradaban bangsa. Peradaban bangsa yang menjunjung tinggi Tuhan. Bangsa yang tidak menyatakan negara agama tetapi negara yang menempatkan Tuhan sebagai tuntunan. Bangsa yang menghormati martabat manusia dan bangsa yang menyatukan komunitas di atas minoritas,” ungkapnya.

Menteri Natalius Pigai juga menekankan, bangsa Indonesia merupakan bangsa multi minoritas bukan bangsa mayoritas dan minoritas. “Kalau orang Manggarai di jawa pasti minoritas. Kalau orang Manggarai di Bali pasti minoritas, begitu juga orang Jawa di daerah-daerah lain pasti minoritas, maka dari itu Bangsa kita merupakan bangsa multi-minoritas,” tegasnya.

Kalau istilah mayoritas minoritas lanjut menteri Natalius itu merupakan istilah kolonial yang mendoktrin kita. Kita menempatkan bangsa ialah persatuan bangsa-bangsa minoritas, baru dipersatukan dengan bangsa yang besar yaitu bangsa Indonesia. “Yang besar mayoritasnya adalah indonesianya tetapi komunitas-komunitas minoritasnya bersatu menyatakan kehendak bersama, berdiri di atas bangunan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Ia menyebut, telah membentuk 50 atase HAM di seluruh dunia. Bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan damai lanjut Menteri Natalius, karena memiliki Pancasila. Sudah saatnya bangsa Indonesia memperkenalkan 5 sila Pancasila kepada dunia melalalui 50 atase HAM yang telah terbentuk.

Hak Asasi Indonesia adalah HAM Pancasila. Kita tularkan Pancasila ke seluruh dunia. “Kalau kita berikan doktrin lima Pancasila kepada seluruh bangsa di dunia, melalui atase Hak Asasi manusia, maka kita akan menciptakan perdamaian dunia,” terangnya.

‘’Presiden kita sekarang berkunjung ke berbagai negara untuk ekspor hak asasi yang berbasis lima sila tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, perdamaian, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Lima sila itu mengandung nilai-nilai universal,” pungkasnya.

Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, mewakili Bupati Manggarai dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten Manggarai, menyampaikan rasa bahagia atas kunjungan menteri HAM ke kabupaten Manggarai.

“Terima kasih Pa Menteri sudah datang kunjungi kami. Tentunya rasa bahagia, kami rasakan saat ini bisa dikunjungi salah satu pembesar yang ada di Indonesia,” ungkap Wabup Fabianus.

Wakil Bupati berharap dengan kedatangan Menteri HAM dapat membangun kerja sama dan sinergitas yang baik dalam penguatan hak asasi manusia terutama di kabupaten Manggarai.

“Harapan kita semua yang hadir di sini menjadi agen-agen penguatan hak asasi manusia di daerah kita,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Menteri HAM juga menyerahkan cinderamata dari kementerian HAM kepada pemerintah kabupaten Manggarai yang diterima Wakil Bupati Manggarai.