Ruteng, infopertama.com – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Manggarai AKBP Edwin Saleh S.I.K. .M.I.K membantah bahwa anggotanya melakukan tindakan represif terhadap massa aksi penolakan proyek Gheotermal PLTP Ulumbu unit 5 – 6 Poco Leok. Ia menyebut karena itu proyek strategis Nasional maka tugas polisi adalah untuk mengamankan.
Pengaman proyek tersebut dalam rangka pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di wilayah Poco Leok Kec. Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Yang pertama kita harus tau PLTP yang ada di kecamatan Satar Mese itu merupakan salah satu proyek strategis nasional. Artinya pemerintah atau negara punya bukan swasta dalam hal ini kepolisian memiliki tugas dan tanggungjawab mengamankan pelaksanaan proyek tersebut,” ungkapnya Kamis, (22/06/2023).
Sebab tambah Kapolres Edwin, bahwa diminta atau tidak diminta pihaknya dengan tegas untuk wajib mengamankan.
“Sampai saat ini tidak ada tindakan represif yang Polres lakukan. Kedepan mungkin akan ada penegakan hukum karena ada informasi dugaan intimidasi/ pengancaman/penganiayaan terhadap warga yang pro dengan pembangunan PLN Panas Bumi,” tegasnya.
Orang nomor satu di Polres Manggarai itu juga menjelaskan, pembangunan dari PLN tersebut merupakan salah satu Proyek strategis nasional milik pemerintah atau negara bukan proyek swasta.
“Sehingga sekali lagi ini merupakan proyek strategis nasional yang tujuannya untuk kemajuan Flores NTT secara umum khususnya Manggarai,” ujarnya.
Meski demikian ia mengimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk wajib mendukung terhadap proyek itu.
“Karena tak segampang itu pemerintah menetapkan satu wilayah proyek strategis nasional. Seharusnya kita harus bersyukur pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kabupaten manggarai,” tutupnya.**
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
