Supersemar yang tercemar

Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan akronim Supersemar adalah surat perintah yang paling fenomenal sekaligus misterius. Fenomenal, karena surat perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto itu kemudian menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Surat perintah inilah yang menyebabkan beralihnya kekuasaan dari Presiden Soekarno ke tangan Jendral Soeharto.

Misterius, karena hingga kini surat perintah tersebut meninggalkan pertanyaan dan kecurigaan bahwa apakah benar Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah itu? Ataupun jangan-jangan surat perintah itu dibuat Soekarno di bawah ancaman dan paksaan Jendral Soeharto yang notabene sudah memiliki pengaruh dan kekuasaan yang kuat pada waktu itu?

Fenomenal dan misteriusnya Supersemar pada hasilnya menimbulkan petaka. Militerisme mulai mendominasi. Corak demokrasi sipil yang terbangun cukup lama berubah menjadi otoriterian militer dalam wujud Orde Baru. Naas memang, surat perintah yang dikeluarkan sang presiden untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara malah dialihgunakan untuk mengantar sang jendral menjadi presiden.

Supersemar sudah tercemar!

Semisal anda sekalian bertanya bagaimana Supersemar itu tercemar?

Saya katakan Supersemar tercemar, berdasarkan pertimbangan bahwa perintah-perintah yang termaktub dalam Supersemar tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tetapi malahan ditaburi oleh kepentingan bulus Jendral Soeharto. Mari kita lihat isi perintah Supersemar. Ada beberapa poin penting yang tercantum dalam Supersemar.

Pertama, mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas pemerintahan. Dalam hal ini, Jendral Soeharto diperintahkan Presiden Soekarno untuk mengupayakan pengendalian situasi negara yang memang sedang kacau akibat terjadinya peristiwa G 30 S yang mengakibatkan terbunuhnya 7 jendral.

Namun demikian, perintah pengamanan situasi negara tersebut tidak dilaksanakan oleh Jendral Soeharto. Ternyata Soeharto lebih memilih untuk mengamankan ambisinya untuk mengambilalih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Perintah yang bertujuan untuk keselamatan negara dicemari oleh ambisi kekuasaan sang jendral.

Kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno. Perintah yang satu ini juga tidak dilaksanakan oleh pemegang Supersemar. Yang terjadi ialah barisan simpatisan Jendral Soeharto semakin banyak, sebanding lurus dengan barisan pembenci Presiden Soekarno yang semakin banyak.

Tidak heran suara-suara anti-Soekarno masif didengungkan, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain itu, di waktu bersamaan Presiden Soekarno tidak diperbolehkan pergi berobat ke luar negeri. Akibatnya, keselamatan-kesehatan dan kewibawaan Presiden Soekarno tidak terjamin.

Ketiga, mengadakan koordinasi dengan jendral-jendral dari angkatan lain katakanlah Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Perintah ini juga tidak mungkin diikuti, sebab berpotensi mengganggu skenario bulus Soeharto. Lagi-lagi, perintah dari Supersemar dicemar oleh ambisi kekuasaan.

Keempat, melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai pemegang Supersemar, sudah sepantasnya Jendral Soeharto melaporkan situasi dan kondisi negara kepada Pemberi perintah yakni Presiden Soekarno. Namun demikian, dalam kenyataannya bukannya laporan tugas yang diberikan kepada Presiden Soekarno, melainkan laporan bahwa Presiden sudah waktunya mengundurkan diri.

Tiga bulan setelah Supersemar diterbitkan, akhirnya Presiden Soekarno resmi kehilangan kepercayaan dari MPRS sebagai pemberi mandat. Pada Sidang Umum ke-IV MPRS tanggal 22 Juni 1966, pidato pertanggungjawaban dan pembelaan Presiden Soekarno yang terkenal dengan nama Nawaksara; ditolak MPRS. Artinya, tamatlah riwayat Seokarno sebagai Presiden/Mandataris/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi.