Selanjutnya Patrice Lumumba Sihombing (PLS) selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa (AH) selaku Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, dan David Patasaung (DP) selaku Ketua Tim Pemeriksa.
Dalam perkara itu, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Salah satunya terkait kepatuhan atas belanja daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemkab Sorong dan instansi terkait lain. Termasuk Provinsi Papua Barat Daya.
Dari temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat pertanggungjawabannya.
Akhirnya, sekitar Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer dan Maniel sebagai representasi dari Yan Piet Mosso dengan Abu Hanifa. Dan, David, representasi dari Patrice.
Rangkaian komunikasi itu di antaranya terkait pemberian sejumlah uang agar temuan BPK menjadi tidak ada.
Sebagai bukti permulaan, uang yang diserahkan Yan Piet Mosso melalui Efer dan Maniel kepada Patrice, Abu Hanifa, dan David, sekitar Rp940 juta dan 1 buah jam tangan merek Rolex.
Sedangkan penerimaan Patrice bersama-sama dengan Abu Hanifa dan David yang juga sebagai bukti permulaan awal sejumlah sekitar Rp1,8 miliar.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
