Jakarta, infopertama.com – Mewujudkan mindset Jawa ke Indonesia Sentris, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp27 triliun sampai Rp30 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dana sebesar itu akan fokuskan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1.
“Kita pertama buat IKN dan pemilu dan pembangunan infrastruktur dari anggaran tahun 2023 dan 2024,” kata Suahasil, Jumat 29 April 2022.
Suahasil menjelaskan, bahwa anggaran pembangunan IKN akan mengalir melalui sejumlah kementerian/lembaga. Di antaranya, Kementerian PUPR berupa infrastruktur dasar, konektivitas, dan gedung pemerintahan yakni istana negara dan kantor.
“Kemudian Kementerian Perhubungan berupa simpul konektivitas untuk bandara, bus dan pelabuhan,” ujarnya.
Untuk di Kementerian Pertahanan dan Polri untuk sarana dan prasarana hankam.
“Sedangkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan digunakan untuk sarana pendidikan dan kesehatan, imbuhnya.
“Sementara lewat BUMN untuk pengadaan energi, listrik dan TIK,” sambungnya.
Menurut Suahasil, pembangunan IKN memiliki sejumlah nilai strategis. Semisal meningkatkan pemerataan pembangunan dengan share PDB 58 persen berada di pulau Jawa.
“Pembangunan IKN memiliki sejumlah nilai strategis, semisal meningkatkan pemerataan pembangunan dengan share PDB 58 persen berada di pulau Jawa. Mengubah pola pikir jawa sentris ke Indonesia sentris,” terangnya.
Selain itu, penciptaaan sumber pertumbuhan baru yang akan menggerakan aktivitas konsumsi dan sektor lainnya.
Lanskap dan sistem transportasi ramah lingkungan dengan smart city dan foret city. Termasuk transformasi digital pemerintah dengan menggunakan sistm pemerintahan berbasis digital.
“Kita buat kota yang sehat dan ramah lingkungan. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan disertai transformasi digital khususnya di pemerintahan,” tuturnnya.
Suahasil mengungkapkan, bahwa pembiayaan pembangunan IKN Nusantara juga tidak akan sepenuhnya menggunakan APBN. Melainkan dengan memanfaatkan pembiayaan kreatif seperti skema KPPBU, pengurusan SBN, pemberdayaan LPI atau INA dan crowding funding dan filantropi.
“Kita dorong pembiayaan investasi dengan metode pembiayaan inovatif dan sustainable. Kita tingkat peran swasta” pungkasnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
