Ruteng, infopertama.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai secara resmi menutup Masa Sidang Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Manggarai, Senin (22/12/2025).
Penutupan masa sidang ini menjadi momentum evaluasi kinerja legislatif dan eksekutif selama tahun 2025, sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2026.
Hadir dalam Penutupan Masa sidang, Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, SPd., Wakil. Ketua II DPRD Manggarai, Tomas Tahir, para Anggota DPRD Manggarai, Penjabat Sekretaris Daerah, Lambertus Paput, S. Sos., unsur Forkopimda Manggarai para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, SE., MA, dalam sambutannya mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga seluruh agenda pemerintahan dan legislasi sepanjang tahun 2025 dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta apresiasi kepada para ibu bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.
“Kita patut bersyukur karena dengan segala keterbatasan dan tantangan, seluruh proses pembahasan kebijakan daerah selama tahun 2025 dapat diselesaikan melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat kebersamaan antara DPRD dan Pemerintah Daerah,” ujar Bupati.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026 merupakan proses yang cukup menyita waktu dan energi. Namun, berkat komitmen dan kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah, seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati.
Terkait kondisi fiskal daerah, Bupati Manggarai menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai mendorong optimalisasi pinjaman daerah sebagai salah satu langkah strategis pembiayaan pembangunan.
“Pinjaman daerah yang telah disepakati sebesar Rp100 miliar merupakan langkah strategis untuk menutup kesenjangan fiskal dan memastikan program-program prioritas pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dalam menggali potensi daerah dengan memanfaatkan payung hukum yang telah tersedia, termasuk penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah.
“Mari kita jalankan amanat peraturan daerah secara konsisten agar pendapatan daerah dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Manggarai juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai atas kemitraan yang konstruktif sepanjang tahun 2025.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menutup sambutannya, Bupati berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan yang responsif, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Perbedaan pandangan dalam proses demokrasi adalah hal yang wajar. Justru dari perbedaan itulah kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik demi kemajuan Kabupaten Manggarai yang kita cintai bersama,” pungkas Bupati.
Sementara itu Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sidang penutupan tahun Dinas 2025 merupakan puncak dari seluruh proses yang telah dilalui selama tahun 2025.
Ia menekankan kerja sama yang berkeluargaan, pembahasan kreatif di masing-masing komisi, penyelenggaraan pembangunan daerah, hingga klarifikasi dan penyempurnaan terhadap masukan dari masyarakat dan perangkat daerah.
“Khusus terkait pinjaman daerah, kita membutuhkan kesempatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Melalui kerja keras, dialog konstruktif, dan koordinasi dengan berbagai pihak, kita telah menghasilkan aktivitas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aktivitas ini lebih realistis, cepat, dan efektif dalam alokasi pendapatan,” ujar Paulus Peos.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
