Jakarta, infopertama.com – Komisi I DPR RI meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan pekerja media, jurnalis atau wartawan yang kini banyak dirumahkan hingga dipecat dari perusahaan pers karena sudah tidak mampu membayar gaji mereka.
Anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI mengatakan kesulitan keuangan perusahaan pers saat ini tak terlepas dari dampak leluasanya media sosial (medsos) yang aktif tanpa aturan namun juga menggerus ceruk pasar iklan yang selama ini diandalkan oleh perusahaan pers.
“Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. Kehadiran platfom medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media pers,” ungkap Syamsu Rizal saat dikonfirmasi Rabu (9/7), menukil Antara.
Syamsu mengatakan kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat cenderung dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip etika informasi, apakah itu benar atau salah.
Selain bekerja sama dengan kementerian serta lembaga, kata pria disapa Deng Ical ini, Komdigi juga perlu melibatkan kampus atau perguruan tinggi bersama-sama menyusun platfom digital agar bisa menyesuaikan dengan adab dan kultur Indonesia.
“Sebaiknya segera menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Tujuannya, supaya kita selain perlindungan data pribadi, juga membuat roadmap platform buatan Indonesia, dan 100 persen Indonesia,” papar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menyarankan.
Berdasarkan hasil reses, Rizal mendapati fakta bahwa saat ini sudah banyak perusahaan pers yang merumahkan hingga memecat pekerja karena pihak perusahaan beralasan tidak mampu membayar gaji.
