Berita  

Gawat, Warga Reok Ikrarkan Mosi Tidak Percaya pada Pemda Manggarai

Mosi Tidak Percaya
Warga Lumpung Rabo ikrarkan mosi tidak percaya pada pemda Manggarai. (Foto: Peter Bota)

Ruteng, infopertama.com – Warga Masyarakat Lumpung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok ikrarkan mosi tidak percaya kepada pemda Manggarai. Mereka kembali mempertanyakan janji politik pasangan Heri Nabit-Heri Ngabut. Janji tersebut terucap dari mulut Wakil Bupati Manggarai pada perhelatan Pilkada tahun 2020. Hingga kini, dua tahun menjabat belum juga merealisasikan janji itu.

Akibat belum terealisasikan janji politik tersebut, warga masyarakat menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap bupati dan wakil bupati Manggarai. Heri Nabit dan Herry Ngabut.

Lorensius Emanuel sebagai perwakilan warga Kampung Lumpung Rabo mengatakan bahwa Warga Masyarakat Lumpung Rabo sangat kecewa dengan Wakil Bupati Manggarai. Pasalnya, kata Lorensius, ia telah berjanji dengan masyarakat, tapi sampai dengan saat ini tak kunjung terealisasi. Dia pun menilai jika warga masyarakat Lumpung Rabo sudah termakan janji manis dari sang Wakil Bupati tersebut.

“Kami sangat kecewa sekali. Dan, kami telah termakan janji kampanye politik Heri-Hery saat mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020 lalu,” ujar Lorensius Emanuel saat memberikan keterangan kepada awak media (31/05/2022).

“Dulu saat ia berkunjung ke Lumpung Rabo kami begitu antusias menerimanya. Karena kami yakin bahwa apa yang ia sampaikan pada janji dan harapan politiknya bisa ia tepati. Bahkan ia sendiri telah menyampaikan kepada Warga Masyarakat Lumpung Rabo akan membangun akses pembagunan jalan baru menuju Lumpung Rabo. Jika pasangannya terpilih,” tegasnya.

Namun Lorensius menyadari bahwa memang janji politik susah dipegang. Dan, cendrung sebagai pemanis untuk merebut kursi empuk kekuasaan di Kabupaten Manggarai.

“Kenyataannya, janji tersebut, hanyalah sebagai pemanis yang membuat kami terhibur dan senang. Buktinya, akses jalan baru yang dijanjikan oleh Wakil Bupati tersebut ternyata hanya memprioritaskan peningkatan perawatan jalan lama. Atau, rehabilitasi yang jalannya masi sangat layak,” paparnya.

“Untuk itu pada kesempatan ini kami warga masyarakat Lumpung Rabo dengan tegas menolak perencanaan rehabilitasi akses jalan lama tersebut. Dan juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai,” tutupnya.

Sementara Wilfridus Eduardus Elfrid Turuk selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas PUPR (Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat) menjelaskan bahwa anggaran untuk rehabilitasi jalan ke Kampung Lumpung Rabo sudah ada dalam pagu anggaran. Dan, itu tidak bisa diubah karena akan bertabrakan dengan regulasi yang ada.

“Rehabilitasi jalan lama yang aksesnya ke kampung Rabo tersebut sudah ada pada nomenklatur. Jadi kami tidak bisa lagi untuk mengubah atau mengalihkan kembali ke akses pembangunan jalan baru,” ujar Wilfridus pada Selasa, (31/05/2022).

“Kalau saja kami coba berupaya mengubah atau mengalihkan perencanaan pada nomenklatur yang sudah tetapkan tersebut maka ini akan bertabrakan dengan aturan yang berlaku,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut salah satu Akademisi Asal Manggarai Timur Yohanes Oci mengatakan bahwa permasalahan tersebut masih bisa diubah sepanjang belum teralisasi.

“Makanya dalam sistem penetapan program itu kan ada musrenbang tingkat desa dan musrenbang tingkat kecamatan. Ini tujuannya menyerap seluruh permasalahan di masyarakat untuk mengakomodirnya dalam suatu program kebijakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.” Jelas Oci via gawainya, Selasa.

Politik anggaran itu, lanjut Oci, harus memperhatikan janji politik dari bupati dan wakil bupati. Sehingga janji tersebut terealisasi dengan baik untuk menjawab sebagian atau seluruh permasalahan di masyarakat.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bupati dan/atau wakil bupati harus mendengar keluhan warga Lumpung Rabo sebagai basis dukungan politiknya pada helatan pilkada 2020 lalu.

“Konsekuensi janji politik ya harus dipenuhi dan itu dapat dilihat dalam politik anggaran dari Pemda Manggarai. Sebab hal itu sudah menjadi konsekuensi dari janji mereka kepada konstituen saat pilkada dulu,” papar Yohanes Oci.

“Ini juga sebagai pelajaran bagi pejabat publik agar jangan mengiming-imingkan sesuatu kepada masyatakat jika tidak bisa akomodir ke dalam program skala prioritas daerah. Kasihan masyarakat yang sudah berharap,” tutupnya.

Anggota DPRD Manggarai, Sil Nado juga ikut mengomentari ihwal mosi tidak percaya masyarakat kepada bupati dan wakil bupati Manggarai.

Menurut Kader Demokrat ini bahwa tidak mudah memikat hati masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada pasangan Calon tertentu dalam proses Pilkada. Materi kampanye mestinya buat dengan sebuah pertimbangan yang matang dan menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan. Ingat janji adalah utang yang wajib dipenuhi.

Gerakan penolakan terhadap rehab kondisi jalan yang masih laik pakai di Dusun Rabo, Kelurahan Wangkung merupakan secuil harapan akan keadilan dalam pembangunan.

“Perlu ada pendataan yang ri’il terhadap akses ruas jalan menuju kampung yang sampai dengan saat ini belum tersentuh dengan peningkatan jalan. Ruas jalan yang belum ada peningkatan status seperti itu wajib menjadi skala prioritas dalam menentukan program prioritas.” Tegas Nado.

Tentu rahab jalan menuju Dusun Rabo yang sudah menjadi prioritas dari Dinas PUPR untuk dilaksanakan tahun ini merupakan salah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk tahun anggaran 2023 agar permintaan dari Dusun Rabo ini mendapat perhatian yang serius.

Apalagi, kata Nado, wakil Bupati Manggarai sudah melihat langsung kondisi masyarakat Dusun Rabo dan menjadi tanggung jawab moril melaksanakan janji kampanye pada saat suksesi Pemilukada pada tahun 2020.

“Saya mengharapkan agar masyarakat Dusun Rabo menerima program rehab jalan yang sudah anggarkan untuk pelaksanaan pada tahun ini. Tentunya kita menitipkan harapan kepada pihak terkait yang akan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan rehab jalan tersebut agar memperhatikan mutu dalam melaksanakan program pembangunan.”

“Jangan sampai terkesan program pembangunan hanya menjadi sebuah rutinitas. Dan, agenda menghabiskan uang negara tanpa memperhatikan asas manfaat dari program pembangunan tersebut.” Pungkas Silvester Nado.

error: Sorry Bro, Anda Terekam CCTV